GUNUNGSITOLI, BANGKITNIAS─ Sebagai bentuk sinergitas pemerintah daerah dengan Bank Indonesia, Pemerintah Kota Gunungsitoli bersama empat daerah di kepulauan Nias lainnya menandatangani Rencana Kerja (Roadmap) Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, Kamis (4/11/2021). Untuk Pemkot Gunungsitoli ditandatangani oleh Wakil Wali Kota, Sowa’a Laoli.
Acara tersebut juga dirangkaikan pada forum koordinasi akselerasi peningkatan perekonomian Nias di tengah pandemi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sibolga yang digelar di lantai II aula Kantor Wali Kota Gunungsitoli.
Elektronifikasi transaksi keuangan merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi non tunai. Notivikasi ini merupakan salah satu bentuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014 yang lalu.
Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan Bank Indonesia yang dilaksanakan di Kota Gunungsitoli menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan perekonomian di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka implementasi salah satu program pemerintah yaitu optimalisasi proses pemulihan ekonomi Nasional di daerah,” ucapnya
Tidak dipungkiri, lanjut Sowa’a, dengan adanya wabah Covid-19 ini perekonomian di Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah mengalami kendala dan hambatan, tidak terkecuali di Kepulauan Nias. Berbagai upaya dan kebijakan dilakukan untuk mengantisipasi terjadi masalah perekonomian, salah satunya adalah menekan laju inflasi serta pemantuan ketersediaan barang serta antisipasi kenaikan harga.
Mengakhiri sambutannya, Sowa’a Laoli mengajak Kepala Daerah se-Kepulauan Nias untuk memanfaatkan kegiatan yang dilaksanakan Bank Indonesia tersebut untuk memberikan ide serta saran dalam pemulihan dan memajukan perekonomian di Kepulauan Nias di era pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo mengatakan, peningkatan perekonomian di Kepulauan Nias ditujukan agar masyarakat bisa sejatera dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada. Sehingga ketimpangan perekonomian masyarakat tidak terlalu senjang.
“Pada kesempatan ini kami ingin mengajak dan mengingatkan apa yang paling berpotensi bagi Kepulauan Nias untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sejauh ini kami hanya menggunakan data dari BPS untuk melihat kondisi di Kepulauan Nias. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar inflasi di Kepulauan Nias tidak terlalu tinggi,” ujarnya.
Hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Nias Arota Lase, Sekda Nias Barat Prof. Dr. Fakhili Gulö, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga Aswin Kosotali, Kepala Dinas BPKPAD Nias Selatan Aferili Harita dan mewakili Bupati Nias Utara.
(RED)